Selasa, 22 Desember 2015

Ilustrasi (web)
Ilustrasi (web)

2016, Jangan Sampai Banyak Kepala Desa Terjerat Kasus Korupsi

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Negara Jawa Barat DJoko Wihantoro berharap, para kepala dan aparat desa mampu mengelola dana desa secara profesional dan proporsional.
Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa yang tersebar di 28 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 mencapai Rp64,3 trilyun.
Djoko pun menganjurkan agar Pemerintah Kabupaten dan Kota secara intensif mengawal dan mendampingi dalan pengelolaan dana desa.
“Seperti lurah atau pengurus desa itu kan awam dalam memanajemen keuangan negara, bagaimana merencanakan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkannya,” ujar Djoko, Sabtu (19/12/2015).
Bahkan, untuk menghindari itu, Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pelatihan teknis sebelum menerima dana tersebut yang bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat.
“Makanya ada konsultan, petunjuk pelaksanaan (Juklak) nya juga lengkap. Takut – takut kalau tidak ada konsultan, tidak dipandu, banyak lurah lurah yang ditangkap,” jelasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar