Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan memberikan sofenir Surili kepada salah satu perwakilan warga Sunda (Foto: IST)

Soal PON, Ini Kata Aher di Hadapan Warga Sunda Bengkulu

Minggu, 29 November 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BENGKULU,FOKUSJabar.com: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) berharap Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jabar bisa memecahkan rekor pertandingan baru.

Aher berharap tidak hanya rekor nasional, namun melampaui rekor dunia.

Demikian diungkapkan Aher di sela pertemuannya dengan ratusan warga Sunda di Bengkulu, Sabtu (28/11/2015) malam.

Dalam sambutannya di hadapan warga Sunda (transmigran) Aher meminta warga mendoakan agar pelaksanaan PON nanti berjalan lancar dan sukses.

“Doakan Jabar keluar jadi juara umum. Selain sukses prestasi, tiga sukses lainnya, seperti ekonomi, penyelenggaraan, dan administrasi pun harus tercapai,” ucapnya.

Melalui sukses pelaksanaan, Ketua PB PON 2016 itu berharap pertandingan di PON bisa berjalan baik tanpa persoalan apapun.

Begitupun dengan sukses ekonomi. Pihaknya berharap PON bisa mendatangkan keuntungan ekonomis bagi warga.

“Sedangkan sukses administrasi kita canangkan agar pada PON di Jabar ini tidak meninggalkan persoalan hukum,” pungkasnya.

pajak (ilustrasi : web)

Kondisi Ekonomi Sulit, Pemerintah Harus Nahan Diri Mengatur Pajak

Rabu, 25 November 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Pemerintah dalam merancang ketentuan pajak bagi para pengusaha harus menyesuaikan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum Demisioner Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Suryani Motik, Rabu (25/11/2015).

Suryani menuturkan, pemerintah akan memberlakukan reformasi kebijakan untuk perpajakan secara simultan hingga 2017. Salah satunya yaitu dengan merevisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan memasukan aturan mengenai Tax Amnesty atau pengampunan pajak.

“Untuk pajak ini, pemerintah harus bisa tahan diri. Disatu sisi pemerintah bagus untuk mencoba Tax Amnesti tahun depan,” ujar Suryani di Bandung, Rabu (25/11/2015).

Dia menilai, salah satu peraturan yang kurang memihak kepada pelaku usaha yaitu ketika proses administrasi pembayaran pajak dijalankan, pemerintah langsung menutup akses usahanya.

“Tapi ada juga beberapa teman yang merapihkan pajaknya tiba tiba kena denda, diblokir dananya di bank. Itu kan gak bener juga,” katanya.

Karena itu, adanya reformasi kebijakan untuk perpajakan, pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang saat ini sedang sulit dan jangan terlalu menekan para pelaku usaha.

“Dibuatlah formula pajak yang sederhana, mudah. Pajak itu hasil buah, nahan diri kalau lagi susah,” tukasnya.

Kabupaten Bandung Barat (KBB) menargetkan jadi tuan rumah penyelenggaraan Mushabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) (Foto: Tri)

Bandung Barat, Targetkan Tuan Rumah MTQ Tingkat Nasional 2017

Jumat, 27 November 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG BARAT,FOKUSJabar.com : Kabupaten Bandung Barat (KBB) menargetkan jadi tuan rumah penyelenggaraan  Mushabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) tingkat nasional pada 2017 mendatang.

Demikian dikatakan Bupati KBB Abubakar usai resmi membuka MTQ ke-5 tingkat KBB, di Masjid Agung Assidiq, komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Ngamprah, Kamis (26/11/2015).

“Kita terus berupaya melakukan pembinaan dan persiapan dan berharap siap bersaing untuk menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional pada 2017,”ungkap Bupati KBB Abubakar.

Abubakar menjelaskan, optimisnya KBB menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional bukan tanpa alasan. Meski terbilang kabupaten baru, namun Bupati merasa bahwa KBB sudah layak menggelar perhelatan tingkat nasional. Dengan prestasi dan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, dirinya yakin bisa menggelar acara tingkat nasional dan siap menerima kafilah-kafilah dari seluruh Indonesia.

“Tahun lalu kita masuk tiga besar nasional, pada MTQ tingkat provinsi tahun 2016 minimal kita masuk lagi,” ucapnya seraya mengaku akan memberikan bonus bagi kafilah Bandung Barat yang berprestasi.

Diakuinya, beberapa kafilah asal KBB banyak ditarik untuk memperkuat kabupaten/kota lain, bahkan juga ditarik oleh provinsi lain. Kendati begitu, dia tak berkecil hati dan tidak akan meniru daerah lain, justru sebaliknya pemerintah terus membina potensi yang ada.

“Kami tidak bisa mencegahnya, silahkan jika memang dibutuhkan oleh daerah lain. Tapi Kabupaten Bandung Barat
tidak ingin mengikuti jejak daerah lain,” ungkapnya.

Pada MTQ ke-5 tingkat Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 200 kafilah siap mewakili tiap kecamatan untuk mengikuti lomba selama satu hari dengan mengambil tempat di Masjid Agung Ash Shiddiq, Pondok Pesantren Al Basari Lebak Sari, dan Pondok Pesantren Riyadul Huda.

Pembukaan MTQ ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati Bandung Barat Abubakar yang disaksikan Kepala
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung Barat  Asep Ismail, sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah
(SKPD), MUI, dan sebagianya.

Bupati mengingatkan, penyelenggaraan MTQ bukan sekedar melahirkan para juara. Kejuaraan merupakan target, tetapi bukan tujuan akhir.

MTQ juga bukan semata-mata sebuah lomba melainkan sebagai sebuah ajang yang harus dikembangkan untuk terbangunnya sebuah sistem pembinaan kehidupan beragama sarana yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan, dalam rangka terciptanya Ukhuwah Islamiyah, serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membentuk generasi Qur’ani dan tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang lebih religius sejalan dengan visi Kabupaten Bandung Barat.

Migas

Migas Harus Tegaskan Keberpihakan Pada Negara

Kamis, 26 November 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Keberpihakan terhadap BUMN sektor minyak dan gas mutlak diperlukan untuk menjaga kedaulatan energi nasional.

Ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam merevisi Undang-undang Minyak dan Gas.

Direktur Umum Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendri Kusnadi menyebut, ada butir penting terkait rencana revisi UU Migas itu.

Menurut dia, penguasaan negara atas sektor ini sangat penting untuk mendorong terciptanya pembangunan yang mensejahterakan masyarakat.

“Dalam hal konsep penguasaan negara. Harus mengembalikan peran dominan BUMN,” kata Hendri usai menghadiri kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Jabar, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/11/2015).

Hendri mengatakan bahwa UU Migas saat ini tidak menunjukan keberpihakan kepada negara.

Hal itupun tercermin dari tidak adanya prioritas bagi BUMN untuk mengelola Migas. BUMN saat ini disamakan dengan swasta. Padahal BUMN ini sebagai agen pembangunan. Hal ini pun berlaku dalam pengalokasian gas bumi.

“Contohnya BUMN harus mengikuti lelang untuk mendapat pengalokasian.Kami disamakan dengan swasta,” katanya.

Selain keberpihakan pada BUMN, UU Migas pun harus direvisi untuk memisahkan pengaturan usaha hulu dan hilir. Saat ini pengaturan usaha hulu dan hilir masih disatukan.

Pemisahan itu penting untuk mensinergiskan usaha hulu dan hilir.

“Kalau kita lihat praktik di luar (negeri), sudah terpisah,” jelasnya.

Sebagai contoh, potensi gas di Jawa Timur terbilang banyak. Namun, pemanfaatan di sektor hilirnya belum tertata baik sehingga tidak teroptimalisasi.

Begitupun di Sumatera Utara, pasar siap tapi gas tidak ada. Artinya, antara pengembangan infrastrutur dengan komoditas tidak sinkron.

Tidak hanya itu, pihaknya pun meminta agar rencana revisi UU Migas tersebut mampu menjamin pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya.

“Lelang infrastruktur, tapi tidak dipikirkan pasokan gasnya. Badan usaha mana yang mau bangun infrastruktur jika tidak ada pasokan gasnya. Contohnya di semarang. Sudah ditetapkan, tapi karena tidak sinkron, banyak yang tidak terbangun,” terangnya.

Lebih lanjut dia berharap, UU Migas nantinya harus menegaskan keberpihakannya kepada masyarakat. Selain membangun untuk industri, juga harus membangun untuk rumah tangga dan UKM.

Dengan begitu, badan usaha bukan hanya mencari keuntungan semata, tapi berpihak ke rakyat. Industri bisa hidup, masyarakat juga bisa hidup.

Habib Rizieq (web)

Lecehkan Budaya Sunda, Habib Rizieq Ditangani Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat

Kamis, 26 November 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Laporan pelecehan kepada Polda Jawa Barat dengan terlapor tokoh Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq akan ditindaklanjuti dengan tegas oleh Direktorat Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus).

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jawa Barat AKBP Baktiar Joko Mujiono mengatakan, Laporan Polisi telah diterima oleh petugas SPKT Polda Jabar dgn nomor : LPB/967/XI/2015/JABAR 24 November 2015.

“Selanjutnya laporan tersebut akan ditangani oleh subdit dua Dit Reskrimsus Polda Jawa Barat karena pasal yg dikenakan berkaitan dengan UU nomor 11/2008 tentang ITE,” ujar Joko, Kamis (26/11/2015).

Joko menuturkan, pada Selasa (24/11) lalu, telah datang laki – laki Inisial DA dan kawan – kawannya ke SPKT Polda Jawa Barat untuk membuat laporan polisi.

“Laporan itu berkaitan dengan ucapan tokoh FPI HR  pada saat ceramah yang dinilai tidak sesuai budaya Sunda dan kemudian diposting di Youtube,” terangnya.

Sebelumnya, dalam sebuah acara di Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu, Habib Rizieq memplesetkan salam orang Sunda yaitu ‘sampurasun’ menjadi ‘campur racun’. Hal itu dinilai melecehkan karena bagi masyarakat Sunda sampurasun sendiri adalah salam hormat dan do’a.

ekonomi (ilustrasi : web)

Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tumbuh 4,88 Persen

Senin, 23 November 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada periode 2015 diakui mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dia menambahkan, la‎ju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat saat ini juga membaik, pada Triwulan II-2015 LPE tumbuh hingga 4,88 persen dibanding Triwulan II-2014.

“Dibandingkan dengan Triwulan sebelumnya pertumbuhan ekonomi mencapai 3,16 persen,” ungkap Aher di Bandung, Senin (23/11/2015).

Aher mengatakan, saat ini angka pengangguran dan rakyat miskin di Jawa Barat juga menurun, daya beli meningkat. Kata Aher, semua berkat partisipasi dari masyarakat Indonesia serta peran dari pelaku usaha.‎

Aher menilai, ‎saat ini dunia usaha merupakan ujung tombak menggerakan roda perekonomian demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, selain itu, diharapkan para pelaku usaha menjadi pengusaha yang mabrur dan mandiri.

“Saya berharap pengusaha bisa mandiri karena seluruh kekayaan atas bumi, seluruhnya ada di negeri kita. Mari kita bergotong royong mengolah kekayaan negeri kita dari hulu ke hilir,” pungkasnya.

munas vii kadin (Foto : Adi)

Kondisi Ekonomi Global Tidak Menguntungkan Indonesia

Senin, 23 November 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pelaku dunia usaha harus mengupayakan agar bersinergis dengan Pemerintah di tengah kondisi perkonomian yang sulit.

Hal tersebut diungkapkan dalam konferensi pers Musyawarah Nasional (Munas) VII bertemakan ‘Memperkuat Daya Saing Ekonomi Nasional dan Daerah Melalui Pembangunan Industri yang Kuat, Inovatif dan Berkelanjutan’ di Trans Hotel, Jalan Gatot Subroto Kota Bandung.

“Ke depan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah lebih sinergis. Kita menghadapi dunia global yang tidak menguntungkan,” tegas Suryo, Senin (23/11/2015).

Selain itu, optimalisasi Pemerintah dalam membangun fasilitas infrastruktur baik tingkat Mikro ataupun Makro agar lebih merata. Karena, menurut Suryo, ketertinggalan di tengah sengitnya persaingan masih mengikat.

“Kita harus memperkuat kondisi perekonomian. Kita masih tertinggal, pembangunan infrastruktur harus dipercepat,” terangnya.

Suasana Lembaga Pemberdayaan Desa (LPD) Desa Kesiman Bali.( Foto Panji)

LPD Kesiman tak Diawasi Otoritas Jasa Keuangan

Kamis, 19 November 2015Author : FOKUSJabar.com0

BALI, FOKUSJabar.com: Hukum adat sangat diyakini oleh masyarakat Bali untuk keseimbangan kehidupan bermasyarakat, termasuk aktivitas ekonomi di kalangan masyarakat desa.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa (LPD) Desa Kesiman Wayan Rayun menyampaikan, LPD ini merupakan wilayah terbesar setelah LPD Denpasar.

“Berdirinya LPD untuk penguatan adat, budaya dan agama juga. Jadi kami sangat menjaga budaya dan warisan leluhur,” sebut Wayan Rayun dalam menyambut kunjungan kerja BI Cirebon di Denpasar Bali, Kamis (19/11/2015).

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, LPD ini tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, sejak berdirinya LPD, pengawasan dilakukan oleh tim pembina, LP LPD, biro ekonomi, walikota atau bupati, serta LPD kota dan kabupaten.

Selain itu, dari struktural LPD juga melakukan pengawasan. Baik di tingkat pengurus maupun pegawai.

“Kami diawasi badan pengawas internal yang dibentuk oleh Pergub Provinsi Bali,” ujarnya.

Dikatakan, LPD ini didirikan sejak tahun 1991 berdasarkan SK Gubernur Bali. Diresmikan oleh Bupati Badung pada 4 Mei 1991.

Selama 25 tahun, aset yang terkumpul di LPD Kesiman menunjukkan kinerja yang positif. Tahun 2012 aset Rp 82 milyar, naik pada tahun 2013 sebesar Rp 108 milyar. “Untuk aset tahun 2014 naik menjadi Rp 133,3 milyar, dan hingga Oktober 2015 ini jumlah aset kami Rp 155,4 milyar,” sebutnya.

suasana resepsi pernikahan putra bungsu wakil gubernur dedi mizwar (Foto : Dea)

Akan Ada Petugas KPK di Acara Ngunduh Mantu Anak Wagub Jabar

Sabtu, 21 November 2015Author : FOKUSJabar.Com0

CIREBON, FOKUSJabar.com : Pernikahan putra bungsu Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar menuai banyak pujian dari para tamu undangan. Usai acara resepsi pernikahan di Cirebon, acara akan dilanjutkan dengan tradisi Ngundu Mantu di Kota Bandung.

Dalam acara tersebut akan ada petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

suasana resepsi pernikahan putra bungsu wakil gubernur dedi mizwar (Foto : Dea)

“Ya, kalau di sana (Bandung) nanti ada petugas KPK yang hanya khusus memeriksa bingkinsan atau kado dari para tamu undangan,” kata Titi salah seorang keluarga mempelai, Sabtu (21/11/2015).

Petugas KPK akan hadir dan memeriksa bingkisan atau hadiah dari para tamu undangan, terlebih orangtua salah seorang mempelai adalah pejabat negara, sehingga khawatir digolongkan menerima gratifikasi.

ilustrasi

Apes! Anggota DPRD Pasuruan Ditangkap usai Pesta Narkoba

Jumat, 20 November 2015Author : FOKUSJabar.Com0

SURABAYA, FOKUSJabar.com: Anggota DPRD Kota Pasuruan berinisial II diamankan jajaran Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya.

Politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu diamankan saat menggelar pesta narkoba bersama dua orang perempuan di sebuah apartemen di Surabaya.

Berdasarkan dari informasi beberapa media, II diamankan bersama barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,78 gram lengkap dengan alat pengisapnya. Dan saat tes urin, II positif mengandung narkoba.

“Ini masih diperiksa, dan dikembangkan dari mana narkoba itu diperoleh,” kata Bambang, Kasat Narkoba Polrestabes Surabaya, Kamis (19/11/2015) malam, seperti dikutip Kompas.

Polisi juga mengamankan dua perempuan yang berpesta sabu bersama II, karena keduanya membawa pil ekstasi. Dari informasi yang berkembang, dua perempuan itu didatangkan II dari pulau Bali dengan tarif Rp3 juta.

“Dua wanita itu disewa oleh II untuk menemaninya mengonsumsi narkoba,” tambahnya.

Ilustrasi

TNI AU Akan Menambah Alutsista Canggih

Kamis, 19 November 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG BARAT, FOKUSJabar.com : TNI Angkatan Udara (AU) berencana akan menambah Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) yang lebih canggih untuk mengantisipasi gangguan keamanan wilayah nusantara. Ini merupakan program strategis TNI AU dalam kurun waktu 2015-2019.

“Dengan kesiapan alutsista yang canggih dan terbaru, membuat TNI AU akan semakin kuat dan disegani,” ucap Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna saat menutup acara penutupan Pendidikan Seskoau angkatan ke-52 Tahun Pelajaran 2015, di bangsal Srutasala kampus Seskoau Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (19/11/2015).

Dia menjelaskan, penembahan alutsista ini penting untuk menghadapi perkembangan tantangan ke depan secara global dan regional, sebagai contoh perkembangan di laut Cina Selatan.

“Kita lihat perkembangan di Laut Cina Selatan, kita selalu mengantisipasi keamanan wilayah udara kita, ” ucapnya.

Agus juga mengatakan, selain Pesawat Hercules, TNI AU juga membutuhkan pesawat helikopter angkut berat, pengganti pesawat F-5, Pesawat Jet Tempur Sukhoi Su-35 dan Pesawat VIP untuk Presiden dan Wakil Presiden.

“Beberapa pesawat tersebut merupakan alutsista yang saat ini dibutuhkan oleh TNI AU,” ungkapnya.

Namun, lanjutnya, bukan hanya pembelian alutsista yang menjadi harapan dan keinginan TNI AU. Adapun kebutuhan penting lainnya seperti Radar yang lebih canggih. Pasalnya, dengan radar yang lebih canggih, akan lebih cepat memantau wilayah udara nusantara.

Saat disinggung soal negara mana yang akan menjadi pemasok alutsita bagi Indonesia, KSAU masih merahasiakannya. Dia hanya menyebutkan bahwa untuk jumlah pesawat yang akan dibeli TNI AU tak lebih dari 100 unit.

“Soal pembelian alutsista kita lihat saja nanti mana negara yang akan dipilih,” tukasnya.

UMK, Ilustrasi : net

Ini UMK 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Sabtu, 21 November 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com:  Gubernur Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tertanggal 20 November 2015 memutuskan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 11,5 persen untuk 27 kabupaten/kota di Jabar.

Tahun ini, tiga kabupaten/kota, seperti Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi masuk pada kategori tertinggi UMK se Indonesia.

1. Kabupaten Karawang – Rp. 3.330.505

2. Kota Bekasi – Rp. 3.327.160 dan

3. Kabupaten Bekasi – Rp. 3.261.375.

Kemudian Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar masuk kategori dengan UMK terendah di Jabar.

1. Kabupaten Pangandaran – Rp. 1.324.620

2. Kota Banjar – Rp. 1.327.965

3. Kabupaten Ciamis – Rp. 1.363.319.

Berikut UMK kabupaten/kota se Jabar:

1. Kota Banjar – Rp. 1.327.965

2. Kabupaten Cianjur – Rp. 1.837.520

3. Kabupaten Cirebon – Rp. 1.592.220

4. Kota Cirebon – Rp. 1.608.945

5. Kota Sukabumi – Rp. 1.834.175

6. Kota Tasikmalaya – Rp.1.641.280

7. Kabupaten Bekasi – Rp. 3.261.375

8. Kabupaten Kuningan – Rp 1.364.760

9. Kabupaten Garut – Rp. 1.421.625

10. Kabupaten Majalengka – Rp. 1.409.360

11. Kota Bandung – Rp. 2.626.940

12. Kabupaten Bogor – Rp. 2.960.325

13. Kabupaten Tasikmalaya – Rp. 1.632.360

14. Kabupaten Ciamis – Rp. 1.363.319

15. Kabupaten Pangandaran – Rp. 1.324.620

16. Kabupaten Indramayu – Rp. 1.665.810

17. Kabupaten Bandung – Rp.
2.275.715

18. Kabupaten Bandung Barat – Rp. 2.280.175

19. Kabupaten Sumedang – Rp. 2.275.715

20. Kota Cimahi – Rp. 2.275.715

21. Kota Depok – Rp. 3.046.180

22. Kota Bogor – Rp. 3.022.765

23. Kabupaten Sukabumi – Rp 2.195.435

24. Kota Bekasi – Rp. 3.327.160

25. Kabupaten Karawang – Rp. 3.330.505

26. Kabupaten Purwakarta – Rp. 2.927.990

27. Kabupaten Subang – Rp. 2.149.720

Berikut 3 Kota Kabupaten UMK tertinggi di Provinsi Jawa Barat :

1. Kabupaten Karawang – Rp. 3.330.505

2. Kota Bekasi – Rp. 3.327.160

3. Kabupaten Bekasi – Rp. 3.261.375

Berikut 3 Kabupaten/Kota UMK terendah di Provinsi Jawa Barat :

1. Kabupaten Pangandaran – Rp. 1.324.620

2. Kota Banjar – Rp. 1.327.965

3. Kabupaten Ciamis – Rp. 1.363.319.