Ini Daftar Satwa Lindung Yang Diperdagangkan Di Kota Bandung

Jumat, 31 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Sebanyak 69 suvenir dari anatomi satwa liar yang dilindungi berhasil diamankan tim Gabungan Konservasi, Polda Jabar dan Lsm pro satwa lindung dari peredaran perdagangan di Kota Bandung.

Berbekal surat tugas Balai Besar KSDA Jabar nomor ST.827/BBKSDAJabar-2/2015, pada 30 Juli 2015 jajaran Polisi Hutan, PPNS Beserta Ditreskrimsus Subdit Tipidter IV Polda Jawa Barat dengan komunitas LSM Centre of Orang Utan Protection (COP) dan Jakarta Animal Aid Network (JAAN) berhasil memutus mata rantai perdagangan melawan hukum.

Satwa lindung itu di antaranya, lima buah opsetan penyu, 11 tanduk rusa, satu potongan kaki harimau berkuku dan kaki kancil. Selain itu ada 22 potongan kuku macan, satu buah potongan tanduk rusa, potongan ekor macan, serta lima kulit macan dan satu topi kulit macan tutul.

“Secara kesat mata untuk lima penyu ini yakin asli,” kata  Kepala Balai Besar KSDA Jabar Sylvana Ratina, Jumat (31/7/2015).

Selanjutnya didapatkan, Satu paket opsetan kepala dan kaki trenggiling, satu potongan ekor harimau, satu buah gading gajah. Satu gelang dari bahan kulit harimau, dua opsetan kepala rusa utuh, dua opsetan burung cendrawasih, satu tengkorak kepala Harimau Jawa, satu tengkorak rusa, satu potongan kulit macan lodaya, dua buah opsetan kepala rusa Sambar, satu buah opsetan kepala beruang dan tujuh lembar kulit harimau.

“Untuk harga jualnya variatif dari ratusan ribu bahkan hingga Rp3 juta,” tukasnya.

BPJS (web)

Soal BPJS Kesehatan, Pemkot Bandung Akan Ikuti Arahan Pusat

Jumat, 31 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mengikuti arahan dari pusat terkait penggunaan BPJS Kesehatan.

Demikian dikatakan Oded dalam menyikapi adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan pernyataan bahwa sistem denda yang diterapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

“Kalau masyarakat di daerah menunggu, termasuk kami Pemerintah Daerah sebagai pelaksana (instruksi) dari Pusat. Karena BPJS ini urusannya ada di pusat,” ucap Oded kepada wartawan di Jalan Patrakomala Kota Bandung, Jumat (31/7/2015).

Oded pun sangat menyayangkan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemerintah Pusat dengan MUI terkait sistem denda yang diterapkan dalam BPJS Kesehatan.

“Sebelum masing-masing pihak mengeluarkan pernyataan di media, akan lebih baik jika Pemerintah Pusat dan MUI duduk bersama dan berdiskusi terlebih dahulu. Jangan sampai hanya saling berpendapat di koran, sementara kita yang bingung,” katanya.

Oded pun berharap, Pemerintah Pusat bersama MUI dapat  mengambil sikap terkait sistem denda BPJS Kesehatan yang dinilai MUI tidak sesuai prinsip syariah.

“Dengan begitu, masyarakat termasuk pemerintah daerah akan mendapat pemahaman yang lebih baik dan tidak bingung dalam menentukan sikap,” pungkasnya.

Jajaran bjb pangandaran foto bareng bersama Sekda Pangandaran, Mahmud saat seminar Wirausaha. (Foto : Nanang Yudi)

ATM BJB Pangandaran Bakal Ada Di Tiap Kecamatan

Jumat, 31 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

PANGANDARAN, FOKUSJabar.com : Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Pangandaran langsung masuk ke rekening pribadi, bank BJB Cabang Pangandaran akan membangun ATM BJB di tiap-tiap Kecamatan.

“Supaya semuanya lancar, BJB akan membangun ATM BJB di tiap-tiap kecamatan karena sekarang baru ada lima ATM,” ungkap Pemimpin BJB Cabang Pangandaran, Dede T Wahyudin, Jumat (31/7/2015).

Maksud dan tujuan kenapa gaji PNS langsung masuk ke rekening, kata Dede, supaya menghindari yang tidak diinginkan dan lebih praktis, dikarenakan pembendaharaan tidak repot untuk membagikan.

“Ini semua demi keamanan dan kenyamanan, kan lebih aman uangnya disimpan dalam rekening, bila butuh langsung di ambil ke ATM BJB sesuai kebutuhan,” paparnya.

Dede menjelaskan untuk saat ini proses itu masih bertahap sesuai apa yang diajukan oleh dinas terkait, dan pihak BJB melakukannya secara barangsur.

“PNS di lingkungan Pangandaran belum semua gajinya masuk rekening pribadi, masih banyak kok yang belum,” ucapnya.

PON XIX Jabar (web)

Gelar CDM Meeting, Jabar Tegaskan Siap Jadi Tuan Rumah PON XIX

Jumat, 31 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Sebanyak 34 orang perwakilan kontingen peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 mengikuti Chef de Mission (CDM) Meeting PON XIX dan Peparnas XV Tahun 2016 di Grand Royal Panghegar Hotel & Concention,  Kota Bandung, Kamis (30/7/2015) malam. Mereka datang untuk melihat dan mendengar kesiapan Jawa Barat sebagai tuan rumah pelaksana multi even olahraga terbesar di tanah air.

Pada acara tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang juga bertindak sebagai Ketua Umum PB PON XIX/2016 Jabar, menyampaikan pemaparan terkait kesiapan Jawa Barat sebagai tuan rumah.

“Secara keseluruhan, Jabar sudah siap menggelar PON XIX yang rencananya digelar pada 9-23 September 2016. Pada CDM Meeting ini, kita pun memaparkan progres pembangunan seluruh venue. Juga acuan pelaksanaan PON XIX kali ini yakni catur sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi kerakyatan, dan sukses administrasi,” ujar Aher pada sesi jumpa pers CDM Meeting, Kamis (30/7/2015).

Gelaran CDM Meeting pun, lanjutnya, sebagai salah satu upaya menggalang komunikasi sejak dini dengan pimpinan kontingen peserta PON XIX dan Peparnas XV agar koordinasi persiapan penyelenggaraan berjalan lancar. CDM Meeting kali ini juga mensosialisasikan persiapan penyelenggaraan babak kualifikasi, ketetapan jumlah cabang olah raga, nomor pertandingan, kuota atlet, tempat pertandingan dan sebaran lokasinya.

Terkait kesiapan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang dinyatakan tidak bisa digunakan sebagai venue pembukaan PON XIX dan Peparnas XV oleh Bareskrim Mabes Polri, Aher menyatakan akan menaati aturan dan hukum yang berlaku.

“Kita masih memiliki venue alternatif. Seperti Stadion Si Jalak Harupat di Kabupaten Bandung, Stadion Patriot di Kota Bekasi, dan Stadion Wibawa Mukti di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman sangat mengapresiasi kinerja yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dan PB PON XIX dan Peparnas XV dalam mempersiapkan pelaksanaan multi even olahraga empat tahunan tersebut. “Persiapan PON XIX sudah sangat rapih. Melihat dengan beberapa penyelenggaraan PON sebelumnya, pelaksanaan PON kali ini akan lebih baik. Jabar sudah membuat masterplan yang sangat baik,” tegas Tono.

Eros Djarot (indonesiashow)

Eros Djarot : Artis Ikut Pilkada Bukan Hal Istimewa!

Jumat, 31 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Budayawan, politikus, dan sutradara film Eros Djarot mengatakan, artis yang turut maju menjadi calon pemimpin daerah bukanlah hal yang istimewa. Menurut dia, yang menjadi ‘istimewa’ adalah ketika ada seorang mantan koruptor dibiarkan maju dan menjadi calon pemimpin, bahkan diusung oleh salah satu partai.

“Saya rasa ketika artis yang maju menjadi calon kepala daerah, kenapa harus dipersoalkan? Sementara mantan koruptor yang seharusnya di berikan sanksi dan itu tidak menjadi persoalan?” ujar Eros kepadaPRFM.

Menurutnya, sah-sah saja jika seorang artis mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin. Tinggal melihat bagaimana kapasitas seorang artis tersebut.

“Tanggung jawab kepada semua manusia itu bukan hal yang mudah, tinggal kita lihat sejauh mana ia bisa memahami isi Undang-undang, peraturan, hukum, wilayah, dan semuanya selaku kepala daerah,” lanjut Eros.

Eros menambahkan hal ini tidak perlu menjadi perbincangan yang serius. Sebab, apapun latar belakang seseorang, asal dia mau belajar maka semua pasti bisa berjalan dengan baik.

“Mau siapapun asal dia mau belajar dan betul-betul berkonsentrasi, maka ia akan menguasai betul bidangnya. Dalam Pilkada artis atau bukan itu bukan permasalahan!” pungaksnya.

Bakal Calon Bupati 'tidak lolos' Agung Suryatriana berencana gugat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung

Pendaftaran Ditolak KPU, Cabup-Cawabup Bandung PTUN Kan KPU

Jumat, 31 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Bakal Calon Bupati ‘tidak lolos’ Agung Suryatriana berencana menggugat KPU Kabupaten Bandung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu akan dilakukan Agung menyusul pendaftaran Agung bersama pasangannya Deden Rukman Rumaji ditolak KPU karena telah melewati batas waktu yang ditentukan pukul 16.00 WIB.

“Itu hanya akal-akalan KPU saja untuk menghambat pendaftaran kami,” tegas Agung di Bandung, Jumat (31/7/2015).

Untuk diketahui, KPU Kabupaten Bandung menolak pendaftaran pasangan Agung Suryatriana-Deden Rumaji karena terlambat dua menit dari waktu yang ditentukan.

Pasangan itu akan menggugat KPU Kabupaten Bandung bersamaan dengan gugatannya terhadap PKB dab PAN. Barang bukti terkait dengan tergugat sudah tahap perampungan, dan dalam waktu dejat akan dilayangkan ke PTUN Bandung.

“Tanggal 28 Juli 2015 sebagai batas akhir pendaftaran, seharusnya sampai pukul 24:00. KPU justru membatasi pendaftaran hanya sampai pukul 16:00 WIB, itu aturan darimana?” tukas Agung.

Benahi TPA Sari Mukti, Peluang Besar Kota Bandung Sabet Adipura

Jumat, 31 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, Kota Bandung bisa mendapatkan piala Adipura dengan catatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sari Mukti bisa memenuhi standar dari Kementrian Lingkungan Hidup.

“Tidak akan dapat Adipura kalau TPAnya belum dibenahi,” ucap Ridwan di Bandung, Kamis (30/7/2015).

Pihaknya pun mengaku telah menggelar rapat koordinasi dengan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat membahas pembenahan TPA Sari Mukti. Rapat itu mengkoordinasikan  dengan Cimahi dan KBB,  bagaimana mengubah TPA Sari Mukti agar sesuai dengan standar yang adipura butuhkan.

Untuk memenuhi standar yang disarankan Kementrian LH dan bisa mendapat Adipura, Sari Mukti harus mengalami sejumlah pembenahan.

“Tidak boleh ada titik-titik sampah, harus ada pos penjagaan, setiap volume sampah yang masuk dicatat, pengolahan lindih air bekas sampahnya harus ada saluran dan tempat pembuangan khusus. Detilnya ada 13, sekarang kita sedang  bekerja keras untuk mendapatkan Adipura,” tuturnya.

Ilustrasi (web)

Kemarau Panjang, Sejumlah Tanaman Di Kota Bandung Kering

Kamis, 30 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Diskamtam) Kota Bandung Arief Prasetya mengunbgkapan, sejumlah tanaman yang ditanam di beberapa lokasi di Kota Bandung ditemukan mati mengering. Hal itu terjadi karena faktor cuaca yang memasuki kemarau panjang.

“Banyak keluhan dari masyarakat karena banyak rumput di taman yang menjadi coklat. Termasuk vertical garden dan tanaman di dalam pot yang dipasang di atas lampu (PJU) pun kita angkat juga karena mati,” kata Arief saat dihubungi, Kamis (30/7/2015).

Saat ini banyak tanaman yang ditanam di median jalan mati kekeringan. Terlebih dengan suhu udara yang menyebabkan tanaman kering.

“Seperti  di Pasteur dan Kiaracondong. Kalau di taman tematik Alhamdulillah tidak ada, cuma median saja. Nanti kita perbaiki,” katanya.

Arief mengungkapkan, musim kemarau panjang menyebabkan pasokan air yang dibutuhkan untuk menyiram tanaman berkurang. Sebab pasokan air yang didapat dari sumber air, seperti sungai saat ini kering.

“Kita  sulit mencari sumber air,  untuk menyiasatinya, kita juga sudah kerjasama dengan PDAM untuk memberikan air baku. Jadi bukan air hasil olahan tapi air baku akan dibantu dari mereka,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, SDM yang dimiliki Diskamtam untuk penyiraman tanaman menjadi kendala. Keterbatasan armada ini membuat semua lokasi tidak terjangkau.

“Kita hanya punya 7 SDM, sementara yang dilayani ada 18 taman tematik, belum lagi di median jalan. Ada banyak median di Kota Bandung,” tukasnya

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (web)

Aher Berharap Pilkada Tasik Tak Diundur

Kamis, 30 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) berharap agar Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tidak diundur. Terlebih akan menghambat roda pembangunan dan pemerintahan di sana.

“Kalau digeser ke 2017 ada waktu kosong. Bupati dan wakilnya yang lama non aktif, nantinya ada Plt. Kita khawatir Plt tidak efektif kinerjanya seperti bupati definitif,” kata Aher di Gedung Sate Bandung, Kamis (30/7/2015).

Dia ingin persoalan yang terjadi di Tasikmalaya diselesaikan sesuai undang-undang yang berlaku. Terlebih sesuai ketentuan, jika batas waktu yang ditentukan tetap tidak ada yang mendaftar, maka pelaksanaan akan digeser hingga ada calon lain yang mendaftar.

“Kalau tetap tidak ada maka akan ditunjuk Plt (pelaksana tugas) bupati,” tuturnya.

Kendati begitu, menurut dia suatu daerah akan berbeda jika dipimpin seorang Plt. Berbeda dengan bupati definitif yang sudah mempunyai visi-misi yang dipaparkan pada masyarakat saat kampanye.

“Kita khawatir selama 1 tahun atau 6 bulan nanti plt bupati ada di situ. Apalagi bukan orang yang berkampanye untuk janjinya, dia hanya menjalankan tugas selama bupati definitif belum terisi,” kata dia.

Tidak hanya itu, semangat seorang plt pun pasti berbeda dengan bupati definitif. Apalagi kewenangannya pun terbatas. Pihaknya khawatir ada gerakan pembangunan yang diakselerasi menjadi tidak baik.

“Bagaimanapun semangat plt beda,” jelasnya.

Intinya, Aher ingin Pilkada di delapan kabupaten/kota di Jabar berjalan dengan baik. Pilkada serentak dan Pilkada sebelumnya ada perbedaan, terlebih ada perubahan peraturan yang dibuat Mahkamah Konstitusi (MK).

“Asalnya pada bersemangat daftar kemudian pada mundur. Karena ada perubahan peraturan dari MK ini berdampak. Ada beberapa anggota DPRD Jabar dan DPR RI yang asalnya berminat maju di pilkada di 8 kabupaten/kota di Jabar, mereka mundur,” tuturnya.

Seperti diketahui Pilkada di Tasikmalaya terancam ditunda karena baru ada satu calon yang mendaftar ke KPU. KPU Kabupaten Tasikmalaya pun memberikan waktu kepada calon lain untuk mendaftar sebagai cabup-cawabup.

(foto: adi)

Delapan Komisioner KPU Di Delapan Daerah Taken MOU Dengan BPKP

Kamis, 30 Juli 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Delapan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember, menandatangani nota kesepakatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat untuk optimalisasi penggunaan anggaran dengan transparan.

Delapan daerah yang sedang melaksanakan tahapan Pilkada Serentak itu adalah Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Pangandaran, Indramayu dan Kota Depok.

“Terkait Pilkada, para Ketua KPU sudah meminta mendampingi jangan sampai ada kasus seperti periode sebelumnya,” ujar Kepala BPKP Jawa Barat Hamonangan Simarmata di Bandung, Kamis (30/7/2015).

Anggaran yang dialokasikan dalam pilkada serentak di Jawa Barat saat ini yaitu untuk Kabupaten Bandung Rp56 milyar, Sukabumi Rp45 milyar, Karawang Rp48 milyar, Indramayu Rp38 milyar, Pangandaran Rp28 milyar, Cianjur Rp45 milyar, Tasikmalaya Rp15 milyar dan Kota Depok mencapai Rp25 milyar.

“Yang kita dampingi itu pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Soalnya, hampir secara keseluruhan para komisioner KPU itu tidak ahli dalam keuangan,” paparnya.

Menurutnya, kerjasama untuk pengawasan penggunaan anggaran pada Pilkada dinilai langkah yang tepat, karena tambah dia, penyerapan anggaran sedemikian besar diperlukan transparansi yang akuntabel.

“Kita sudah MOU dengan delapan daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah saat ini,” tukasnya.