pangan
Komisi II DPRD Jabar: Pemerintah Harus Mengontrol Harga Pangan Dipasaran
BANDUNG,FOKUSJabar.com: Anggota Komisi II DPRD Jabar Yunandar Eka Perwira mengatakan, pemerintah harus selalu mengontrol harga pangan di pasaran.
Hal itu penting dilakukan untuk menjaga keterjangkauan pangan oleh masyarakat, terutama untuk beberapa komoditas yang penting, seperti beras.
Menurut dia, perlu ada transparansi terkait harga pangan sebagai langkah awal.
“Jadi, masyarakat hatus diberi tahu harga di petani berapa dan di pasar berapa. Masyarakat harus tahu itu,” kata Yunandar di Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro, Bandung, Rabu (7/10/2015).
Pihaknya pun berharap pemerintah mampu menguasai komoditas utama pertanian. Dimana hasil pertanian itu dibeli oleh pemerintah.
“Jangan sampai mafia-mafia itu yang menguasai,” jelasnya.
Menurut dia, upaya Pemprov Jabar dalam menjaga ketahanan pangan masih bersifay jangka pendek. Hal ini terlihat karena belum adanya perencanaan yang matang terkait swasembada pangan.
Artinya, pemerintah hanya berpikir cara memenuhi kebutuhan pangan, tanpa memikirkan dari mana asal pangan itu.
Sehingga tidak heran jika saat ini Jabar pun diserbu produk pertanian impor. Padahal konsep ketahanan yabg baik sifatnya jangka panjang yang memikirkan cara memproduksi pangan sendiri.
“Jadi tidak heran kalau harga naik, dilakukan operasi pasar. Daging langka, berusaha nyari ke tempat lain. Itu solusi jangka pendek. Harusnya ada rencana jangka panjang, bagaimana membangun kemandirian pangan ini,” katanya.
Dengan kondisi wilayah yang ada, Jabar berpotensi melakukan swasembada pangan. Jabar memungkinkan untuk memiliki sentra-sentra pertanian.
“Padi di daerah mana, kedelai di daerah mana, cabai, daging,” ungkapnya.
Hal ini akan tercapai jika ada upaya dan kemauan kuat dari pemerintah dalam mengubah orientasi pembangunan.
“Harus seimbang antara industri dan pertanian. Di negara maju juga bisa, seperti Jepang. Industri bagus, pertaniannya pun oke,” tukasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar