Dewan Perwakikan Daerah (DPD) RI asal Jabar Ayi Hambali diwawancarai media massa di Novotel Bandung (Foto: LIN)
DPD RI Minta PB PON Tertib Gunakan Anggaran dan Berhati-hati
BANDUNG, FOKUSJabar.com: Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional XIX/2016 Jawa Barat diimbau lebih hati-hati dan tertib menggunakan anggaran.
Dengan kata lain, penggunaannya harus sesuai aturan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
Demikian diungkapkan anggota Dewan Perwakikan Daerah (DPD) RI asal Jabar Ayi Hambali usai seminar transparasnsi keuangan yang digelar Badan Akuntabilitas Publik DPD RI di Novotel Bandung, Rabu (28/10/2015).
Ayi menjelaskan bahwa berdasarkan pengalaman, pelaksanaan PON selalu berakhir pahit karena menimbulkan persoalan hukum.
Para pemegang kuasa anggaran PON harus berurusan dengan hukum karena menyelewengkan anggaran tersebut.
“Dari kisah PON ke PON, itu berakhir di hukum. Sumsel, Riau, Kalimantan,” kata Ayi.
Dia pun khawatir hal serupa terjadi di Jabar pasca pelaksanaan PON 2016. Terlebih potensi itu ada.
“Makanya harus diwanti-wanti dari sekarang,” tegas Wakil Ketua BAP DPD RI itu.
Terlebih saat ini muncul aturan yang mengharuskan penyaluran dana bantuan sosial dan hibah diberikan kepada lembaga yang berbadan hukum. Padahal, kata dia, PB PON selaku penyelenggara tidak berbadan hukum.
“Sedangkan sumbernya (pendanaan) itu dari dana hibah (APBN/APBD),” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah maupun pihak terkait lainnya agar berhati-hati supaya tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Jadi sekarang bagaimana menyesuaikan aturan itu agar tidak melanggar,” pungkasnya.