Pengamat : Diprediksi Akan Ada Reshuffle Kabinet Jilid Dua (okezone)

Pengamat : Diprediksi Akan Ada Reshuffle Kabinet Jilid Dua

Jumat, 04 September 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan meninggalkan dari Koalisi Merah Putih (KMP) disinyalir akan mengubah kabinet. Hal ini disampaikan oleh pengamat komunikasi politik, Universitas Paramadina, Hendri Satrio.

“Secara kasat mata bisa ditebak ada kelak akan ada reshuffle jilid 2,” kata Hendri kepada PRFM.

Menurut analisis bahasa komunikasi politiknya, Hendri melihat bahwa PAN merasa superior dalam pemerintahan. Seolah gara-gara PAN tidak masuk pemerintahan, ekonomi Indonesia bisa terpuruk seperti ini. Sehingga jika PAN masuk pemerintahan, perekonomian Indonesia tidak lagi lemah.

“PAN tidak bergabung dengan KIH dan tidak keluar dari KIB, hanya bergabung dengan pemerintah. Saya melihat bahwa kemungkinan besar ada dua pendapat di internal PAN. Salah satunya ada yang tidak legowo dengan keputusan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum PAN,” jelas Hendri.

Meskipun alasan PAN masuk ke KIH demi masyarakat, Hendri menilai lebih baik PAN langsung ke tujuan utama bahwa sepertinya ada kebutuhan kekuasaan. PAN juga dinilai tetap berada di oposisi untuk membantu pemerintah.

Mengenai oposisi, Hendri juga menjelaskan bahwa hal yang sangat dibutuhkan pemerintahan saat ini adalah oposisi kritis. Ketika oposisi tidak terlalu keras dapat dilihat bahwa ada kepentingan-kepentingan di belakang itu. “Oposisi kritis ini bisa memberikan masukan kritis pula kepada pemerintah. Bukan malah bergabung ke pemerintah,” ujar Hendri.

Hendri mengamati meskipun PAN mengatakan bahwa kepindahan ini demi rakyat, tapi dia tidak melihat ada kepentingan-kepentingan demi rakyat. Saat ini, Hendri menyarankan, lebih pas kalau PAN sebagai oposisi untuk memperkuat diri sehingga bisa memberi masukan-masukan kepada pemerintah. “Menjadi oposisi bukan hal yang tidak mulia,” tukas Hendri.

(Vetra)

Ibu Lisa (Foto: Ageng)

Giliran Ibu Rumah Tangga Asal Jogjakarta Dapat Mazda 2 dari XL

Minggu, 30 Agustus 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Seorang ibu rumah tangga asal Mrican Kota Jogjakarta, Lisa Widiastuti menjadi pemenang ketujuh mobil Mazda 2 pada program isi ulang XL. Program ini digelar selama 60 hari, mulai 22 Agustus hingga 22 Oktober 2015.

Penyerahan hadiah, langsung dilakukan Regional Sales Operation Manager XL DI Jogjakarta Tommy Chandra Dirgantara di kediaman ibu Lisa Widiastuti di daerah Mrican Kota Jogjakarta pada Minggu (30/8/2015).

“Saya ucapkan selamat kepada Ibu Lisa dan keluarga atas hadiah yang didapatkan. Dan untuk masyarakat kota Jogjakarta yang ingin mendapatkan hadiah serupa dari XL, terus tingkatkan isi ulang pulsa handphonenya karena masih ada 53 mobil mazda2 yang siap direbutkan oleh pelanggan prabayar XL. Kami juga mengingatkan berhati hati terhadap penipuan yang mengatas namakan PT XL Axiata (XL). Bila ragu, kontak langsung di customer service XL di no XL anda 817/818 atau mengunjungi XL Center terdekat di kota anda,” ujar Tommy melalui rilis yang diterima FOKUSJabar.

Lisa sendiri mengaku tidak menyangka mendapatkan salah satu hadiah mobil mazda2 dari XL. Sebelumnya, Sabtu (29/8/2015) pagi, dirinya dihubungi oleh customer service XL dan menginformasikan jika dirinya mendapatkan hadiah dari program isi ulang XL.

“Siang harinya, team XL Jogjakarta sudah langsung mengunjungi saya untuk konfirmasi kemenangan saya. Sehari sebelumnya saya memang mengisi pulsa XL saya sebesar Rp50 Ribu lewat m-Banking dan informasi tentang program ini sudah sering saya lihat di TV. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada XL dan mengajak masyarakat yang belum memakai XL segera pakai XL dan melakukan isi ulang minimal Rp10 Ribu,” ujar Lisa.

Program isi ulang XL ini merupakan apreasiasi XL bagi loyalitas para pelanggan. Untuk mengikuti program ini, pelanggan bisa melakukan Isi Ulang minimal Rp10 ribu dari berbagai saluran penjualan pulsa.

Setiap harinya, satu pemenang yang beruntung akan diundi untuk mendapatkan mobil Mazda2 dan pemenangnya akan diinformasikan di Website XL, Aplikasi MyXL, facebook XL Rame, Twitter @XL123 dan sosial media lainnya.

(ang/den)

SBY (Foto : web)

Jangan Halalkan Segala Cara! Pesan SBY Kepada Para Calon Kepala Daerah

Sabtu, 29 Agustus 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan pesan singkat kepada seluruh calon kepala daerah dan 13 kader baru yang akan menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2015.

Dalam pesan itu SBY mengungkapkan, para calon kepala daerah diberi amanah oleh rakyat untuk merealisasikan tujuannya yaitu memajukan daerah dan menyejahterakan rakyat.

“Mari jalankan politik yang baik yaitu dengan niat baik, tujuan yang baik dan dilaksanakan dengan cara baik,” ujar SBY di Cipanas Jawa Barat, seperti dikutip Aktualpost, Sabtu (29/8/2015).

SBY menambahkan, politik yang baik dan dijalankan secara benar akan menghasilkan sesuatu yang positif. Dirinya pun mengajak para kader untuk mencetuskan sejarah dengan memberikan solusi.

“Amanah itu harus digunakan dengan tujuan baik dengan tidak menghalalkan segala cara. Tetap santun dengan cara yang baik,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, ke-13 kader baru Demokrat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah diantaranya yakni calon Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, calon Bupati Kabupaten Karangasem Bali I Gusti Ayu Mas Sumantri, calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara Udin Hianggio.

Adapun calon Bupati Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Habsi Wahid, calon Bupati Poso Provinsi Sulawesi Tengah Franny Djaru’u.

(Vetra)

Agung: Batalkan Mega Proyek! Berikanlah Kado Terindah untuk Rakyat (web)

Agung: Perekonomian Melemah, DPR Malah Bermewah-mewah

Jumat, 28 Agustus 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Mantan Ketua DPR Agung Laksono menyayangkan peringatan HUT ke-70 DPR RI yang dirayakan dengan kemewahan ditengah melemahnya kondisi perekonomian Indonesia.

Menurutnya, pesta yang digelar pada Jumat (28/8/2015) ini mencerminkan bahwa wakil rakyat tak punya empati terhadap keprihatinan rakyatnya saat ini.

“Saat rakyat bangsa sedang mengalami keprihatinan, bukan dengan seremoni pesta makan-makan mewah (HUT DPR),” kata Agung di Gedung DPR Jakarta, Jumat (28/8/2015), seperti dikutip Inilah.

Lebih lanjut Agung mengatakan, seharusnya DPR tidak melakukan pemborosan diatas penderitaan rakyat, yaitu dengan cara membatalkan pembangunan mega proyek gedung baru DPR dan tidak memperingati HUT DPR dengan kemewahan.

“Membatalkan mega proyek itu akan lebih bermakna. Disaat rakyat sedang begini malah bangun gedung mega proyek, ditunda dulu lah, itu akan diapresiasi rakyat,” jelasnya.

Agung menyarankan, sebaiknya legislator meningkatkan kinerja ketimbang menggelar pesta. Misalnya mempercepat pencapaian 39 Prolegnas Prioritas tahun 2015 yang hingga bulan ini baru 12 yang dituntaskan.

“Seharusnya mempercepat upaya legislasi, meningkatkan proses legislasi dengan menghasilkan undang-undang yang baik,” tambah Ketua DPR periode 2004-2009 ini.

Ketua Umum Partai Golkar Munas Jakarta itu juga mengingatkan bahwa fungsi DPR yaitu pengawasan, legislasi dan anggaran. Namun jika legislasi rendah kinerja DPR juga juga patut diawasi.

“Legislasi rendah itu yang harus ditingkatkan,” tukasnya.

(Vetra)

Bentuk Pemborosan Baru, Web Revolusi Mental Telan 140 Milyaran Rupiah

Rabu, 26 Agustus 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Senin (24/8/2015) resmi meluncurkan situs Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dengan beralamat website revolusimental.go.id.

Situs yang digagas oleh Menko Puan Maharani itu menuai kontroversi karena dikabarkan menelan anggaran hingga 140 milyaran rupiah, biaya yang sangat besar untuk sebuah website.

Putri Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu mengharapkan, dengan adanya website Revolusi Mental dapat dijadikan sarana untuk saling bertukar informasi menggalang kerja sama dalam membangun Gerakan Nasional Revolusi Mental. Tujuannya untuk merevolusi mental karakter bangsa Indonesia, seperti dilansir Kompas.

Situs yang digagas oleh puteri Ketua Umum PDIP Menko Puan Maharani menuai kontroversi karena dikabarkan menelan anggaran hingga 140 milyaran rupiah (web)

Namun sejak website itu dirilis, publik ramai mempertanyakan anggaran tersebut yang dinilai tidak masuk akal. Masyarakat yang melek teknologi menyebutkan bahwa website itu tidak pantas dihargai hingga ratusan milyar.

Meski ditujukan untuk masyarakat agar bisa mengetahui informasi terkini tentang pemerintah, namun mereka menganggap ini tak lebih sebagai bentuk pemborosan baru.

Tak hanya itu, sejak diluncurkan pada Senin kemarin, website itu hingga kini belum bisa diakses. Fokusjabar.com sudah mencoba membuka situs tersebut pada Rabu (26/8/2015). Hingga pukul 12.20 WIB, web tersebut masih mengalami gangguan atau eror.

Hingga Rabu (26/8/2015) pukul 12.20 WIB, web tersebut masih mengalami gangguan atau eror (FokusJabar)

(Vetra)

Masyarakat menyotot anggaran kasur yang terlalu berlebihan dan tidak seimbang dengan kinerja para anggota DPR (kriminalitas)

Masyarakat Sorot Pembelian Kasur senilai Rp12 Milyar untuk Anggota DPR

Senin, 24 Agustus 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Pembelian kasur jenis spring bed yang diberikan kepada anggota DPR dipertanyakan karena menghabiskan dana lebih dari Rp12 milyar. Masyarakat menyorot persoalan ini lantaran anggaran yang terlalu berlebihan dan tidak seimbang dengan kinerja para anggota DPR.

Mengenai hal itu Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, rencana pengadaan kasur bagi rumah Dinas DPR sangat wajar. Menurutnya, proyek ini dinilai tidak kurang dari Rp12 Milyar yang diperuntungkan untuk kediaman Dinas sebanyak 560 Anggota DPR.

“Perekonomian saat ini memang sedang melorot, demikian dengan cadangan devisa Negara berupa Dolar Amerika Serikat sedang menipis karena dipakai alokasi kosumsi. Publik belum sepantasnya menilai buruk masalah anggaran dana mengenai perencanaan pembelian Kasur karena ini baru berupa usul,” ucap Agus kepada PRFM, Senin (24/8/2015).

Proyek ini rencananya akan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pemerintah. Selain itu, KPK dan Badan Pemeriksaan Keuangan juga turut megawasi penggunaan anggaran tersebut.

Agus menambahkan, rencana pengadaan kasur ini sudah di survey oleh Kesekjenan DPR yang menghasilkan putusan terkait penggantian kasur-kasur di kediaman dinas anggota DPR.  Adapun kasur lama yang nantinya dikembalikan ke negara untuk di lelang.

(Vetra)

Ilustrasi (web)

Soal Pembebasan PPN Hiburan, Pemahaman Publik Harus Diluruskan

Senin, 24 Agustus 2015Author : FOKUSJabar.Com0

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Pemerintah melalui peraturan menteri keuangan (PMK) telah menetapkan sejumlah jenis jasa kesenian dan hiburan, dalam kelompok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN).

Kebijakan tersebut dikritisi beberapa kalangan yang berpendapat bahwa pembebasan PPN hiburan, seperti bioskop, karoke atau diskotik malah akan memanjakan pengusaha dan mengurangi pendapatan negara. Kebijakan pemerintah tersebut dianggap tidak pas dengan situasi ekonomi dan sosial saat ini.

Pengamat perpajakan dari Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan, ada yang perlu diluruskan daripada pemahaman publik atau masyarakat tentang masalah tersebut.

“Ada yang perlu diluruskan dalam pemahaman publik pada saat ini, sebenarnya PMK ini hanya menegaskan apa yang dimandapkan oleh UU PPN no. 42 tahun 2009, bahwa jasa kesenian dan hiburan itu tidak dikenai PPN, ini hanya menjadi peraturan pelaksanaan tetapi persoalannya, didalam PMK itu tidak menjelaskan mengapa jasa ini tidak dikenai PPN,” ujar Yustinus kepada PRFM.

Menurut Yustinus, publik telah salah membaca kemana sebenarnya tujuan pemerintah dalam kebijakan tersebut. Menurutnya, jasa kesenian dan hiburan tidak dikenai PPN karena sudah dikenai pajak daerah, yaitu pajak hiburan menurut UU pajak daerah. Konsekuensinya ini untuk menghindari pemungutan pajak berganda atau beban yang berganda dimasyarakat, maka diatur PPN tidak dikenakan pada jasa seni dan hiburan.

Yustinus membenarkan anggapan publik yang mengatakan, kebijakan ini akan berpengaruh pada pendapatan negara, tetapi sebenarnya tarif pengenaan pajak daerah lebih tinggi daripada PPN.

“Didaerah itu tarifnya paling tinggi 35%, bahkan untuk jasa tertentu seperti spa, pagelaran busana, dsb. itu bisa dikenakan sampai dengan 75%, sedangkan PPN hanya tarif 10%. Pajak daerah justru akan memberikan pedapatan lebih tinggi,” ujar Yustinus.

Dalam hal ini Yustinus menyayangkan kapasitas Pemda yang tidak sebagus pemerintah pusat dalam hal memungut pajak, sehingga sering kali terjadi kebocoran yang lebih tinggi di daerah dibandingkan dengan di Pusat.

(Vetra)